Gaikokujin Tekisei Koyou Platform (Platform penempatan kerja yang sesuai untuk orang asing)
Laporan Pertemuan Rutin ke-22 (20 April)
Pada sesi kedua pertemuan Rutin ke-22, dilakukan diskusi mengenai penghentian sementara penerbitan Certificate of Eligibility (COE) untuk bidang restoran dalam skema Specified Skilled Worker (Tokutei Ginou).
Sebagai pembuka, Nabeshima mempresentasikan rancangan pernyataan sikap dari Platform Ketenagakerjaan Asing yang Tepat mengenai kebijakan penghentian sementara penerbitan Certificate of Eligibility (COE) bagi tenaga kerja asing di bidang restoran.
Kontradiksi dengan Tujuan Dibentuknya Sistem Tokutei Ginou
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa kebijakan penghentian sementara tersebut bertentangan dengan tujuan utama dibentuknya sistem Tokutei Ginou.
Pada dasarnya, sistem Tokutei Ginou diciptakan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang serius di berbagai sektor industri. Namun justru pada saat kekurangan tenaga kerja di industri restoran mencapai tingkat paling parah, pemerintah menghentikan penerimaan tenaga kerja baru. Kebijakan tersebut dinilai tidak selaras dengan tujuan awal pembentukan sistem.
Berdasarkan Survei Pergerakan Ketenagakerjaan Semester Pertama Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, sektor akomodasi dan jasa makanan memiliki sekitar 220.000 lowongan yang belum terpenuhi, dengan tingkat kekurangan tenaga kerja tertinggi di antara seluruh sektor industri.
Selain itu, jumlah restoran yang mengalami kebangkrutan juga mencapai rekor tertinggi. Oleh karena itu, kebijakan penghentian ini dikhawatirkan akan semakin membebani usaha restoran, khususnya usaha kecil dan menengah.
Keraguan terhadap Dasar Perhitungan Kuota Penerimaan
Selanjutnya disampaikan bahwa perhitungan pemerintah mengenai jumlah perkiraan penerimaan tenaga kerja asing kemungkinan mengandung kekeliruan.
Dalam dokumen yang dibahas disebutkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor restoran dihitung berdasarkan data bulan Desember, yaitu periode tersibuk dalam satu tahun. Akibatnya terdapat selisih sekitar 70.000 pekerja apabila dibandingkan dengan jumlah rata-rata pekerja sepanjang tahun.
Selain itu, angka perkiraan penerimaan pada dasarnya merupakan estimasi kebijakan untuk jangka waktu lima tahun, sehingga apabila angka tersebut dijadikan batas maksimum secara mekanis di tengah periode pelaksanaan, pemerintah seharusnya juga menjelaskan dasar perhitungan ulang yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti pekerja yang keluar, perpindahan kerja, maupun perpanjangan status tinggal.
Permasalahan dari Perspektif Hukum
Dari sisi hukum, dipertanyakan apakah kebijakan ini telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Keimigrasian Jepang.
Pasal 7-2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Keimigrasian pada dasarnya mengatur mengenai penghentian penerbitan COE.
Namun dalam pemberitahuan pemerintah kali ini, bukan hanya penerbitan COE yang dihentikan, tetapi juga permohonan perubahan status tinggal serta perubahan ke status Tokutei Katsudou (Persiapan Peralihan ke Tokutei Ginou) pada prinsipnya juga tidak disetujui.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan kebijakan tersebut telah melampaui dasar hukum yang diatur dalam undang-undang.
Ketidakkonsistenan dengan Kebijakan Sebelumnya
Diskusi juga menyoroti ketidakkonsistenan dengan kebijakan yang pernah diterapkan sebelumnya.
Ketika penghentian penerbitan COE dilakukan pada tahun 2022 untuk sektor industri mesin, permohonan perubahan maupun perpanjangan status tinggal tetap diperbolehkan.
Sebaliknya, pada kebijakan yang berlaku bagi sektor restoran saat ini, pembatasannya jauh lebih ketat.
Oleh karena itu muncul pertanyaan mengenai apakah penggunaan kewenangan administratif tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran dan kesetaraan.
Dampak Akibat Masa Transisi yang Sangat Singkat
Ditekankan pula bahwa masa pemberitahuan kebijakan ini sangat singkat.
Pengumuman dilakukan pada 27 Maret 2026, sedangkan pelaksanaannya dijadwalkan mulai 13 April 2026, sehingga waktu persiapan yang tersedia hanya sekitar 17 hari.
Akibatnya, berbagai proses yang telah berjalan sebelumnya diperkirakan mengalami kerugian yang besar, antara lain:
- proses rekrutmen yang sedang berlangsung,
- pelaksanaan ujian,
- pendidikan bahasa Jepang,
- persiapan keberangkatan,
- penyediaan tempat tinggal,
- serta perencanaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing restoran.
Selain itu, dampak negatif juga diperkirakan akan dirasakan oleh:
- tenaga kerja asing yang telah mengeluarkan biaya belajar dan menyusun rencana karier,
- perusahaan Jepang yang telah menginvestasikan biaya rekrutmen dan pelatihan,
- serta perekonomian daerah yang bergantung pada keberadaan tenaga kerja asing.
Dampak yang Diperkirakan Akan Muncul
Kebijakan ini juga diperkirakan dapat menimbulkan berbagai dampak lanjutan, seperti:
- meningkatnya persaingan dalam merekrut tenaga kerja asing yang sudah berada di Jepang,
- bertambahnya praktik perekrutan dengan informasi yang tidak benar,
- meningkatnya aktivitas broker ilegal,
- penyalahgunaan jenis status tinggal lain,
- serta semakin terkonsentrasinya tenaga kerja di wilayah perkotaan.
Karena pemerintah menghentikan penerimaan tenaga kerja baru tetapi tetap mengizinkan perpindahan kerja bagi tenaga kerja asing yang sudah berada di Jepang, kondisi tersebut dikhawatirkan justru akan mengganggu ketertiban pasar tenaga kerja.
Kesimpulan
Sebagai penutup, materi yang dipresentasikan menyimpulkan bahwa pemerintah terlalu menitikberatkan pada upaya mempertahankan jumlah target penerimaan tenaga kerja asing secara administratif, sehingga mengabaikan kepentingan publik yang lebih substansial, seperti:
- penanggulangan kekurangan tenaga kerja,
- keberlangsungan ekonomi daerah,
- praktik ketenagakerjaan yang sesuai,
- serta pembangunan masyarakat yang hidup berdampingan.
Oleh karena itu, diusulkan agar kebijakan penghentian sementara tersebut dicabut atau setidaknya ditangguhkan, kemudian dilakukan peninjauan kembali berdasarkan masa transisi yang memadai serta perhitungan ulang yang lebih rasional.
Setelah pemaparan tersebut, peserta forum mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah bahwa survei terhadap para pengusaha restoran yang sebelumnya telah direncanakan mungkin kehilangan relevansinya akibat perubahan kebijakan tersebut.
Hasil, Temuan, dan Refleksi Sementara
1. Pengolahan Data Survei Memerlukan Upaya yang Jauh Lebih Besar dari Perkiraan
Tim peneliti menyampaikan bahwa proses pengolahan data dari survei yang dilaksanakan sejak akhir tahun 2024 ternyata jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan, sehingga menguras banyak tenaga dan waktu.
Ke depan, tim perlu memperkuat kembali organisasi penelitian dan melanjutkan penyusunan rekomendasi akhir dengan menggabungkan hasil survei dan wawancara.
Di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan bahwa penelitian berhasil memperoleh informasi yang jauh lebih kaya daripada yang diperkirakan semula, sehingga dapat dianggap sebagai pencapaian yang sangat berarti.
2. Pemahaman terhadap Permasalahan Sistem Ikusei Shuurou Semakin Mendalam
Menjelang diberlakukannya Sistem Ikusei Shuurou satu tahun lagi, hasil penelitian yang telah dilakukan semakin memperjelas berbagai bentuk ketidaksesuaian (mismatch) dalam sistem tersebut.
Kelompok peneliti berpandangan bahwa pembatasan masa perpindahan kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Namun, dalam penjelasan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan justru disampaikan bahwa pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja asing.
Perbedaan cara pandang ini semakin memperjelas adanya kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan kalangan peneliti.
Di tengah kondisi ketika Jepang menerapkan desain status tinggal yang didasarkan pada konsep job-based employment yang sebenarnya belum menjadi praktik umum di perusahaan Jepang, serta adanya pertentangan antara alasan resmi berupa “melindungi daerah” dan tujuan praktis berupa “menjamin ketersediaan tenaga kerja berupah rendah”, muncul pertanyaan mengenai posisi etis yang seharusnya diambil oleh organisasi-organisasi industri.
3. Penghentian COE di Bidang Restoran Menimbulkan Kebingungan
Di tengah berlangsungnya berbagai pembahasan tersebut, pemerintah secara tiba-tiba mengumumkan pada 27 Maret penghentian penerimaan permohonan COE baru untuk sektor restoran dalam skema Tokutei Ginou.
Situasi ini menimbulkan kebingungan mengenai langkah yang seharusnya diambil selanjutnya.
Setelah sebelumnya terjadi perubahan besar pada persyaratan Visa Business Manager pada bulan Desember, kini kebijakan penghentian penerimaan Tokutei Ginou di sektor restoran kembali mengguncang fondasi strategi internasionalisasi industri restoran Jepang.
Yang paling disesalkan adalah perubahan kebijakan sebesar ini berlangsung tanpa adanya pembahasan, kesepakatan, maupun komitmen yang memadai dari pelaku industri restoran sendiri. Hal tersebut membuat tim peneliti merasa bahwa kemampuan mereka untuk memengaruhi arah kebijakan masih sangat terbatas.